Analisis Perekonomian Daerah Kabupaten Blora


BAB I
PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Kabupaten Blora yang ber slogan “Blora Mustika”, secara geografis terletak di antara 1110 16’ s/d 1110 338’ Bujur Timur dan diantara 60 528’ s/d 70 248’ Lintang Selatan, jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 87 km dan utara ke selatan sejauh 58 km. Secara administrasi Kabupaten Blora terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora dengan luas 182.058,797 Hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 45.948,191 hektar (25,23 persen) dan sisanya lahan bukan sawah, sebesar 74,77 persen.
Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah hutan sebesar 49,66 persen, lahan sawah sebesar 25,23 persen dan tegalan sebesar 14,38 persen.
Menurut    Kantor    Pertanahan, ketinggian tanah Kabupaten Blora berada pada 40 hingga 500 m dpl. Banyaknya hari hujan selama tahun 2017 sama seperti tahun 2016 sebanyak 113 hari hujan.

1.2      Rumusan Masalah

1.2.1        Bagaimana gambaran dan geografis kota Blora ?
1.2.2        Berapa Pendapatan PDRB dan Pendapatan Perkapita ?
1.2.3        Bagaimana Perubahan Struktur Ekonomi Daerah?
1.2.4        Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Daerah?
1.2.5        Bagaimana Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan?
1.2.6        Bagaimana Pembangunan Ekonomi Daerah?
1.2.7        Bagaimana Perkembangan Sektor pertanian
1.2.8        Bagaimana Permasalahan utama kondisi ekonomi daerah dan solusinya?



1.3      Tujuan

1.3.1        Mengetahui Bagaimana Gambaran dan Geografis kota Blora
1.3.2        Mengetahui Berapa Pendapatan PDRB dan Pendapatan Perkapita Kota Blora
1.3.3        Mengetahui Bagaimana Perubahan Struktur Ekonomi Daerah Blora
1.3.4        Mengetahui Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Blora
1.3.5        Mengetahui Bagaimana Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Kota Blora
1.3.6        Mengetahui Bagaimana Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Blora
1.3.7        Mengetahui Bagaimana Perkembangan Sektor pertanian Kota Blora
1.3.8        Mengetahui Bagaimana Permasalahan utama kondisi ekonomi daerah dan solusinya

1.4      Manfaat















BAB II
PEMBAHASAN

2.1 GAMBARAN UMUM DAN GEOGRAFIS

Kabupaten Blora yang ber slogan “Blora Mustika”, secara geografis terletak di antara 1110 16’ s/d 1110 338’ Bujur Timur dan diantara 60 528’ s/d 70 248’ Lintang Selatan, jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 87 km dan utara ke selatan sejauh 58 km. Secara administrasi Kabupaten Blora terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora dengan luas 182.058,797 Hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 45.948,191 hektar (25,23 persen) dan sisanya lahan bukan sawah, sebesar 74,77 persen. Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah hutan sebesar 49,66 persen, lahan sawah sebesar 25,23 persen dan tegalan sebesar 14,38 persen.
Menurut    Kantor    Pertanahan, ketinggian tanah Kabupaten Blora berada pada 40 hingga 500 m dpl. Banyaknya hari hujan selama tahun 2017 sama seperti tahun 2016 sebanyak 113 hari hujan. Sementara curah hujan selama tahun 2017 sedikit lebih rendah dibanding tahu sebelumnya. Selama tahun 2017, curah hujan tertinggi di Kecamatan Japah sebanyak 2.811 mm, untuk hari hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Kradenan sebanyak 165 hari.
























PETA KABUPATEN BLORA





































































2.2 ANALISIS PDRB DAN PENDAPATAN PERKAPITA
TABEL 2. 1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kab.Blora, Tahun 2013 - 2017; (2010=100,00) (Persen)
Kategori
Lapangan Usaha
2013
2014
2015
2016*
2017**
Category
Industrial Origin












(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)







A
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
29,93
27,84
28,28
24,51
23,33
B
Pertambangan dan Penggalian
13,80
14,67
14,06
23,31
24,12
C
Industri Pengolahan
10,27
11,28
10,83
9,67
9,80
D
Pengadaan Listrik dan Gas
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
E
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Daur Ulang






F
Konstruksi
4,11
4,26
4,40
3,98
4,08
G
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
16,88
16,42
16,47
15,15
15,16
dan Sepeda Motor






H
Transportasi dan Pergudangan
2,60
2,75
2,86
2,56
2,61
I
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
3,30
3,41
3,52
3,21
3,24
J
Informasi dan Komunikasi
1,13
1,10
1,09
0,96
0,97
K
Jasa Keuangan dan Asuransi
3,20
3,19
3,30
3,00
3,04
L
Real Estate
1,32
1,37
1,40
1,23
1,22
M,N
Jasa Perusahaan
0,29
0,29
0,31
0,28
0,28
O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan





Jaminan Sosial Wajib
3,90
3,76
3,83
3,42
3,30

P
Jasa Pendidikan
6,18
6,43
6,37
5,76
5,86
Q
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
0,90
0,95
0,99
0,87
0,87
R,S,T,U
Jasa lainnya
2,07
2,15
2,17
2,00
2,03






PDRB Dengan Minyak Bumi
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00






PDRB Tanpa Minyak Bumi
86,80
86,24
87,63
78,25
77,45




Sumber/Source : BPS Kab. Blora
Ket : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara









TABEL 2.2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 di Kabupaten Blora, Tahun 2013 - 2017
A. Atas Dasar Harga Berlaku





1.
PDRB Kabupaten Blora (Juta Rupiah)





Dengan Minyak
13.543.661,54
15.101.975,26
16.368.347,06
19.993.674,30
21.797.101,52

Tanpa Minyak
11.756.251,71
13.023.829,11
14.343.891,36
15.644.512,03
16.881.311,05
2.
Jumlah Penduduk






Tengah Tahun (Jiwa)
842.325
846.407
850.229
854.068
862.301,00
3.
PDRB Perkapita  (Rupiah)






Dengan Minyak
16.078.902,50
17.842.461,35
19.251.692,26
23.409.932,58
25.277.833,98

Tanpa Minyak
13.956.907,03
15.387.203,56
16.870.621,17
18.317.642,20
19.577.051,46
B. Atas Dasar Harga Konstan




1.
PDRB Kabupaten Blora (Juta Rupiah)





Dengan Minyak
11.712.504,85
12.227.201,29
12.882.587,70
15.913.432,03
16.843.360,54

Tanpa Minyak
10.093.016,31
10.516.216,81
11.050.744,30
11.685.075,51
12.278.655,67
2.
Jumlah Penduduk






Tengah Tahun (Jiwa)
842.325
846.407
850.229
854.068
862.301,00
3.
PDRB Perkapita  (Rupiah)






Dengan Minyak
13.904.971,19
14.446.015,34
15.151.903,43
18.632.511,74
19.533.040,71

Tanpa Minyak
11.982.330,23
12.424.546,38
12.997.374,00
13.681.668,81
14.239.407,90










Sumber/Source : BPS Kab. Bl Ket : *) Angka Sementara;  **) Angka Sangat Sementara
TABEL 2. 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2017 (Miliar Rupiah)




25.000




20.000




15.000




10.000




5.000



2013
2014
2015
2016
2017


adh Berlaku


adh Konstan










0





Sumber/Source : BPS Kab. Blora

ANALISIS

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2017 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar 5,84 persen. Pada tahun 2017, sektor jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang paling tinggi disusul sektor konstruksi dan sektor pertambagan dan penggalian. Secara umum, ekonomi Kabupaten Blora masih didominasi oleh dua sektor utama, yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian dengan besar sumbangan terhadap PDRB masing-masing sebesar 24,12 persen dan 23,33 persen.
Pendapatan per Kapita Blora
      Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan pendapatan perkapita di Kabupaten Blora atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar 23,41 juta rupiah, tahun 2017 menjadi 25,28 juta rupiah atau naik sebesar 8 persen.

























2.3 ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH

Dari tabel PDRB yang ada diatas dapat dilihat bahwa masing-masing sektor dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup signifikan dari data tahun 2013 – 2017 terlihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian selalu mengalami peningkatan sehingga bisa dikatakan bahwa sektor ini selalu positif dan bisa untuk lebih dimajukan untuk kedepannya. Dan dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian yang notabennya mencakup tentang peternakan, perikanan, perkebunan dan juga kehutanan cukup mengalami penurunan tiap tahunnya meskipun pada tahun 2016 dan tahun 2017 masih data sementara yang belum dikonversikan seluruhnya. Sektor ini juga harus mendapatkan perhatian khusus tentunya bagi pemerintahan daerah Kabupaten Blora.
Sektor pertanian bisa juga disebut sektor yang bisa dikembangkan oleh semua daerah-daerah lain meskipun tidak terlalu mempunya SDA yang mumpuni. Meskipun sektor ini yang paling bisa dikembangkan oleh daerah-daerah lain, namun sektor ini bisa menjadi sektor yang paling memberikan pendapatan yang besar karena terdiri dari banyak sektor seperti perkebunan,perikanan,kehutanan, dan peternakan.
Namun dari data di atas bisa dilihat bahwa sektor  jasa perusahaan adalah sektor yang cukup stabil dalam mempertahankan pendapatannya dari tahun ke tahun. Dengan hal yang cukup positif ini pemerintah bisa memaksimalkan jasa perusahaan sehingga bisa lebih meningkat bukan malah menurun tiap tahunnnya.








2.4     ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

TABEL 2.4    Jumlah Penduduk Kabupaten Blora



Rasio
Tahun
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Jenis Kelamin
Year
Male
Female
Total
Sex Ratio





(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
1998
403.477
412.750
816.227
97,75
1999
405.866
416.362
822.228
97,48
2000
407.921
418.308
826.229
97,52
2001
409.794
419.771
829.565
97,62
2002
411.656
421.910
833.566
97,57
2003
412.783
423.225
836.008
97,53
2004
414.029
424.563
838.592
97,52
2005
416.209
426.465
842.674
97,60
2006
416.900
427.590
844.490
97,50
2007
417.798
428.512
846.310
97,50
2008
423.181
429.982
853.163
98,42
2009
425.967
432.907
858.874
98,40
2010
409.170
420.558
829.728
97,29
2011
411.400
424.380
835.780
96,94
2012
413.587
426.619
840.206
96,95
2013
415.696
428.748
844.444
96,96
2014
417.582
430.787
848.369
96,93
2015
419.401
432.687
852.088
96,93
2016
421.108
434.465
855.573
96,93
2017
422.699
436.166
858.865
96,91



Sumber/Source : BPS Kab. Blora

Penduduk
Jumlah    penduduk    Kabupaten Blora pada tahun 2017 sebesar 858.865 jiwa, dengan seks rasio 96,91 persen, artinya penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blora tahun 2017 rata-rata adalah 472 jiwa per km2. Dan kepadatan penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 2006 dengan 858.874dengan sex ratio sebesar 98.40. dan kepadatan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 1998 sebesar 816.227 dengan sex ratio sebesar 97.75.

TABEL 2.5 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Penduduk/Km2) di Kabupaten Blora, Tahun 2013 - 2017

Kecamatan
2013
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jati
249
250
251
252
253
Randublatung
356
357
358
360
361
Kradenan
360
361
363
364
366
Kedungtuban
516
518
520
522
524
Cepu
1.487
1.492
1.497
1.503
1.508
Sambong
285
286
287
288
289
Jiken
228
229
231
232
232
Bogorejo
480
481
483
485
487
Jepon
561
564
568
571
573
Kota Blora
1.163
1.170
1.177
1.182
1.186
Banjarejo
559
562
564
566
569
Tunjungan
451
454
457
459
461
Japah
329
331
333
334
335
Ngawen
563
566
568
570
572
Kunduran
492
494
496
498
500
Todanan
449
450
451
453
455
Sumber/Source : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Blora





TABEL 2.6 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blora, Tahun 2017
Kelompok Umur
Laki – laki
Perempuan
Jumlah
0 – 4
31.630
29.523
61.153
5 – 9
33.938
32.098
66.036
10 – 14
33.283
31 680
64.963
15 – 19
32.175
29.877
62.052
20 – 24
29.671
30.081
59.752
25 – 29
28.335
30.006
58.341
30 – 34
29.638
31.286
60.924
35 – 39
30.646
32.408
63.054
40 – 44
30.816
32.827
63.643
45 – 49
31.816
33.501
65.317
50 – 54
29.753
31.210
60.963
55 – 59
26.706
26.625
53.331
60 – 64
19.243
18.358
37.601
65 – 69
12.530
14.032
26.562
70 – 74
9.408
12.245
21.653
75 +
13.111
20.409
33.520
 Sumber/Source : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Blora

Penduduk
Menurut data diatas tentang kepadatan penduduk di Blora pada tahun 2013-2017 yang dibagi dalam kecamatan-kecamatan yang ada. Selama lima tahun terakhir Kecamatan Cepu menjadi kecamatan paling padat diantara kecamatan yang lainnya yang ada di Kabupaten Blora. Dan selama lima tahun terakhir kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Jiken .





TABEL 2.7 Piramida Penduduk Kabupaten Blora, Tahun 2017


                                                                            75+
70 – 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4

40.000                 20.000                      0                       20.000                  40.000

Laki-Laki                               Perempuan







2.5 ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN (TERMASUK KETIMPANGAN ANTAR KECAMATAN)

Masalah besar yang dihadapi negara Indonesia saat ini salah satunya  adalah disparitas (ketimpangan) pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Ketimpangan Pendapatan dan kemiskinan dirasakan oleh banyak kota-kota yang ada di Indonesia karena Indonesia sendiri mempunyai tingkat kemiskinan yang termasuk tinggi di dunia. Salah satu kota yang mengalami ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia adalah Blora, berikut adalah pembahasannya.
TABEL 2.8 Jumlah Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011 Menurut Klasifikasi Kemiskinan di Kabupaten Blora


Kategori



Kecamatan
Sangat
Miskin
Hampir
Rentan
Jumlah

District
Miskin

Miskin
Miskin
Total





Lainnya


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1.
Jati
544
760
1.620
2.820
5.744
2.
Randublatung
1.389
1.682
3.551
5.527
12.149
3.
Kradenan
811
1.134
2 734
4.870
9.549
4.
Kedungtuban
983
1.224
2.755
4.438
9.400
5.
Cepu
678
693
1.515
5.032
7.918
6.
Sambong
359
369
1.076
2.158
3.962
7.
Jiken
410
487
1.185
1.673
3.755
8.
Bogorejo
435
691
1.446
1.981
4.553
9.
Jepon
858
824
1.321
1.373
4.376
10. Kota Blora
809
862
1.877
4.310
7.858
11. Banjarejo
1.601
1.815
3.593
4.504
11.513
12. Tunjungan
1.172
1.029
1.986
2.219
6.406
13. Japah
608
855
1.605
1.700
4.768
14. Ngawen
1.232
1.256
2.280
3.148
7.916
15. Kunduran
1.154
1.330
2.415
2.484
7.383
16. Todanan
962
1.506
3.410
5.287
11.165




Jumlah/Total                 14.005          16.517         34.369        53.524       118.415
Sumber/Source : BPS Kab. Blora
Pada tahun 2011 jumlah rumah tangga yang menjadi sasaran PPLS 2011 menurut klasifikasi kemiskinan di Kabupaten Blora ada 118.415 rumah tangga dengan yang tertinggi ada di kecamatan RanduBlatung dengan jumlah 12.149 tangga dan dengan jumlah terendah ada di kecamatan Jiken dengan jumlah 3.755 rumah tangga.

Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)
Persentase Penduduk Miskin
2002
218,40
26,58
2003
193,30
23,38
2004
191,20
22,97
2005
177,10
21,73
2006
197,60
23,95
2007
176,80
21,46
2008
155,06
18,79
2010
145,95
16,27
2011
134,90
16,24
2012
124,80
15,10
2013
123,80
14,64
2014
115,98
13,66
2015
115,00
13,52
2016
113,90
13,33
2017
111,90
13,04
TABEL 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Blora Tahun 2002 s/d 2017 (Hasil SUSENAS)
Sumber/Source : BPS Kab. Blora

Menurut hasil SUSENAS pada tahun 2002 - 2017 tentang jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Blora, jumlah terbesar terjadi pada tahun 2002 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 218,40 (dalam ribuan) dengan presentase sebesar 26.58. Hal ini dikarenakan pada tahun 2002 kurang gencar dalam memerangi kemiskinan tidak seperti pada tahun akhir-akhir ini yang sedang gencar-gencarnya. Dan presentase terendah pada tahun 2017 dengan jumlah sebesar 111,90 (dalam ribuan) dengan presentase sebesar 13,04.

2.6 ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan data dari Kemenrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2017 dan beberapa tahun kedepan diperkirakan bahwa jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. Sebagai tambahan dalam perannya dalam perkembangan ekonomi dan ketengakerjaan, UMKM juga berperan dalam perkembangan distribusi hasil. Sejauh ini, UMKM telah berkontribusi sebanyak 57,60% Produk Domestik Bruto (PBD) dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI, 2015). UKM juga telah terbukti tidak terpengaruh oleh krisis. Ketika krisis yang melanda pada periode 1997-1998, hanya UMKM yang dapat kuat bertahan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa setelah krisis ekonomi 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, UMKM bertambah, bahkan menyerap 85 juta hingga 107 juta pekerja hingga tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56,539,560 unit.
Dari jumlah ini, UMKM menduduki jumlah 56,534,592 unit atau sebanyak 99,99%, selebihnya sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah pengusaha besar. Contoh dari kebijakan UMKM di pemerintahan kabupaten Blora terkair dengan peran dari UMKM terhadap pembangunan, secara khususnya di Kabupaten Blora sendiri. Pemerintah pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kotamadya diperlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha dan inovasi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa langkah dan proses yang harus dilewati. Sehingga dibutuhkan keseriusan seluruh pihak yang terkait dan ikatan kerjasama antar daerah. Aplikasi populisme ekonomi dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan dari masyarakat. Bentuk nyata dari populisme ekonomi adalah dalam bentuk dukungan kepada UMKM, sehingga produksi UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal namun juga merambah ke pasar yang lebih luas. Selain itu, jika didukung oleh penggunakan informasi teknologi, pemasaran produk tidak lagi terhambat oleh waktu dan tempat

2.7  ANALISIS PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan.Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor holtikultura, subsektor perikanan, subsector peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun, pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan.
Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa hal yang mendasari pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain; potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin.Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.







TABEL 2.10 Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, Tahun 2017
Kecamatan
Luas
Produksi
Rata2
Luas
Produksi
Rata2
District
Panen

Produksi
Panen

Produksi

(Ha)
(Ton)
(Kw/Ha)
(Ha)
(Ton)
(Kw/Ha)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Jati
5.050
26.503
52,48
1 036
4.810
46,43
Randublatung
6.229
35.003
56,19
.
10.320
46,93




2.199


Kradenan
5.774
34.577
59,88
732
3.299
45,07
Kedungtuban
12.734
75.938
59,63
1.260
6.140
48,73
Cepu
4.974
29.342
58,99
1.967
9.640
49,01
Sambong
1.758
9.376
53,33
634
2.850
44,96
Jiken
1.972
10.386
52,67
182
827
45,44
Bogorejo
2.277
12.395
54,44
995
4.374
43,96
Jepon
3.610
19.999
55,40
1.151
5.147
44,71
 Kota Blora
5.434
31.706
58,35
998
4.715
47,25
Banjarejo
5.017
28.267
56,34
1.229
5.585
45,44
Tunjungan
6.205
33.434
53,88
1.402
6.103
43,53
Japah
3.990
21.131
52,96
653
3.176
48,64
Ngawen
7.394
41.106
55,59
2.527
11.341
44,88
Kunduran
10.655
61.459
57,68
2.171
10.114
46,59
Todanan
6.134
34.089
55,57
1.684
7.167
42,56







Jumlah 2017
89.207
504.711
56,58
20.820
95.608
45,92
2016
83.739
474.886
55,83
14.388
57.869
39,95
2015
80.877
403.067
49,84
10.470
35.724
34,12

      Padi sawah merupakan komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Blora. Di tahun 2017 produksi padi sekitar 504,711 ribu ton, naik 12,68 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk tanaman palawija, produksi jagung mengalami penurunan sebesar 0,84 persen, berbanding lurus dengan luas panen yang mengalami penurunan 4,64 persen.





SEKTOR PETERNAKAN

Tabel 2.11 Banyaknya Ternak Besar Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, Tahun 2016
Kecamatan
Sapi/Cow
Kerbau
Kuda

District
Perah
Potong
Buffalo
Horse

Milk Cow
Cow


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Jati
0
13.471
417
7
2.
Randublatung
0
20 171
234
4
3.
Kradenan
0
.
8
0
8.986
4.
Kedungtuban
0
10.661
12
5
5.
Cepu
0
6.381
11
9
6.
Sambong
0
11.083
577
0
7.
Jiken
0
14.037
5
2
8.
Bogorejo
0
8.053
8
0
9.
Jepon
0
16.918
16
8
10. Kota Blora
19
9.975
37
2
11. Banjarejo
0
14.805
5
0
12. Tunjungan
0
14.569
10
0
13. Japah
0
16.356
29
0
14. Ngawen
9
16.888
42
34
15. Kunduran
0
17.967
0
0
16. Todanan
0
22.397
117
6
Jumlah 2016
28
222.718
1.528
77
2015
32
211.559
1.598
87
2014
37
199.584
1.694
73






TABEL2.12 Banyaknya Ternak Kecil Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, Tahun 2016

Kecamatan
Kambing
Domba
Babi
Kelinci
District
Goat
Sheep
Pig
Rabbit





(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Jati
15.797
1.898
0
524
Randublatung
17.025
2.171
0
857
Kradenan
7.662
1.585
0
457
Kedungtuban
4.242
2.809
0
1.585
Cepu
1.316
1.120
0
241
Sambong
7.970
2.336
0
628
Jiken
3.149
213
0
425
Bogorejo
5.269
104
0
571
Jepon
8.925
767
17
38
Kota Blora
4.552
772
0
728
Banjarejo
3.792
244
0
385
Tunjungan
2.515
1.270
0
524
 Japah
7.725
411
0
725
Ngawen
10.267
438
0
425
Kunduran
9.284
294
0
0
Todanan
20.983
686
0
259





Jumlah 2016
130.473
17.118
17
8.372
2015
129.812
16.619
36
11.124
2014
112.650
17.638
45
11.151
Sumber/Source : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora

Ada tiga jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Blora adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas. Sapi potong merupakan jenis ternak besar terbanyak di Kabupaten Blora yang tercatat sebanyak 222.718 ekor.

SEKTOR PERIKANAN
TABEL 2.13 Luas dan Produksi Ikan Hasil Budidaya Sawah



Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, Tahun 2016





















Sawah
Kolam


Kecamatan
Luas
Produksi
Luas
Produksi

District
Area
Panen








(Ha)
(Kg)
(Ha)

(Kg)

(1)


(2)
(3)
(4)

(5)
1.
Jati



0,01

690
2.
Randublatung


0,02

3,760
3.
Kradenan


0,15

44.550
4.
Kedungtuban


0,11

33.180
5.
Cepu



0,20

89.865
6.
Sambong


0,14

41430
7.
Jiken



0,01

2.880
8.
Bogorejo



0,02

3.680
9.
Jepon



0,08

34.650
10. Kota Blora


0,13

58.635
11. Banjarejo


0,11

33.300
12. Tunjungan


0,03

5.820
13. Japah



0,03

5.580
14. Ngawen



0,04

8.320
15. Kunduran


0,01

160
16. Todanan


0,05

10.960










Jumlah 2016
0
0
1,14

377,460



2015
0
0
4,20

351.353



2014
0
0
3,08

308.730

Sumber/Source : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora


Tabel 2.14  Luas dan Produksi Ikan Hasil Budidaya Perairan Umum

Table          Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, Tahun 2016 Harvested Area and Production of Open Water Fishery by District in Blora Regency, 2016

Sungai
Waduk
Cek Dam  dan Embung

Kecamatan
Luas
Produksi
Luas
Produksi
Luas
Produksi

District
Panen

Panen

Panen



(Ha)
(Kg)
(Ha)
(Kg)
(Ha)
(Kg)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
Jati
8
3.139
0
0
0,48
1.666
2.
Randublatung
11
4.317
0
0
1,23
4.269
3.
Kradenan
465
182.476
0
0
0,82
2.846
4.
Kedungtuban
115
45.128
0
0
1,05
3.645
5.
Cepu
305
119.688
0
0
1,68
5.831
6.
Sambong
8
3.139
0
0
0,79
2.742
7.
Jiken
5
1.962
0
0
0,13
451
8.
Bogorejo
6
2.355
0
0
0,73
2.534
9.
Jepon
10
3.924
0
0
0,95
3.298
10. Kota Blora
25
9.811
30
86.602
2,68
9.303
11. Banjarejo
12
4.709
0
0
1,34
4.651
12. Tunjungan
5
1.962
49,1
141.738
2,14
7.428
13. Japah
3
1.177
0
0
1,22
4,234,72
14. Ngawen
9
3.532
0
0
1,77
6.144
15. Kunduran
25
9.811
0
0
1,66
5.762
16. Todanan
25
9.811
0
0
2,60
9.025









Jumlah 2016
1.037
406.941
79
228.340
21,27
69.595

2015
1.037
277.100
79
134.570
21,27
73.829

2014
1.037
232.820
79
26.500
21,27
23.831
Sumber/Source : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora

Sub sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan darat yang terdiri dari usaha budidaya sawah, kolam dan perairan umum (sungai, waduk dan cekdam). Produksi perikanan yang ada didominasi oleh perikanan umum sebesar 406.941 ton berasal dari sungai.

SEKTOR KEHUTANAN

Produksi Kayu Menurut Wilayah Pemangkuan dan Jenisnya Kabupaten Blora, Tahun 2017
Tabel 2.15

Jati

Kayu

Lokasi
Bundar
Kayu Rimba
Bakar
Location the Timber
Teakwood

Non Teak


(M3)
(M3)
(M3)

(1)
(2)
(3)
(4)
KPH Randublatung



1.
Randublatung
10.210,788
35,186
0,000
2.
Jati
13.680,273
884,936
0,000
3.
Kunduran
0,000
0,000
0,000
4.
Jepon
131,925
0,000
0,000
5.
Banjarejo
2.189,357
97,530
0,000
6.
Kradenan
0,000
0,000
0,000





Jumlah 2017
26.212,343
1.017,652
0,000
2016
26.379,017
982,466
0,000
2015
34.471,586
1.520,176
0,000

Sumber/Source : KPH Randublatung


Sebanyak 49,66 persen luas Kabupaten Blora merupakan hutan yang terbagi atas tiga kesatuan administrasi Pemangkuan Hutan yaitu KPH Randublatung KPH Cepu dan KPH Blora.

2.7 PERMASALAHAN UTAMA KONDISI EKONOMI DAERAH DAN SOLUSINYA

Secara keseluruhan bahwa PDRB kabupaten Blora selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015, namun terdapat perbedaan tingkat PDRB antar kecamatan dengan jarak yang cukup lebar. Dilihat dari laju pertumbuhan diatas, Kabupaten Blora termasuk klasifikasi daerah yang masih bisa berkembang pesat, maka pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Blora masih belum merata seluruhnya. Dengan indikasi pembangunan ekonomi yang belum merata maka bisa dikatakan adanya ketimpangan. Ketimpangan ini dapat terjadi karena perbedaan pemopang utama perekonomian maupun perbedaan sektor basis di tiap kecamatan di Kabupaten Blora
Terjadinya ketimpangan di Kabupaten Blora merupakan suatu hal yang perlu dicermati. Ketimpangan antar kecamatan disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan tingkat pembangunan yang akan membawa dampak perbedaan kemakmuran antar kecamatan. Untuk itu perlu diadakan pengkajian atau analisis ketimpangan regional agar dapat diketahui arah pertumbuhan ekonomi, dan perlu adanya kebijakan yang berupa pemanfaatan sektor-sektor basis dari masing-masing kecamatan untuk memajukan perekonomian daerah guna mengurangi ketimpangan yang terjadi.








BAB III
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Terjadinya ketimpangan di Kabupaten Blora merupakan suatu hal yang perlu dicermati. Ketimpangan antar kecamatan disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan tingkat pembangunan yang akan membawa dampak perbedaan kemakmuran antar kecamatan. Untuk itu perlu diadakan pengkajian atau analisis ketimpangan regional agar dapat diketahui arah pertumbuhan ekonomi, dan perlu adanya kebijakan yang berupa pemanfaatan sektor-sektor basis dari masing-masing kecamatan untuk memajukan perekonomian daerah guna mengurangi ketimpangan yang terjadi.



















DAFTAR PUSTAKA


Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro
blorakab.bps.go.id

Komentar

Posting Komentar